Link Sumsel Sumber Informasi Independen
Sumsel//Linksumsel-Merebaknya dugaan fee proyek yang diduga di terima oknum pimpinan DPRD Sumsel “KSD” dan sprint salah satu Kejari di Sumsel terkait dugaan proyek atau paket fiktif dana bantuan Gubernur Sumsel seolah membuka kotak pandora dugaan pat gulipat dana Bangub Sumsel,” Jum’at 06/10/23.
“Melakukan permintaan audit investigatif ke BPKP perwakilan Sumsel salah satu langkah terbaik KPK terkait dugaan mega korupsi dana Bangub Sumsel”, ucap Koordinator K MAKI Bony Al Balitong.
“Tidak terlampau sulit untuk mengungkapnya dengan mengambil sample realisasi Bangub di OKU Timur dan Ogan Ilir”, ulas Bony.
Selanjutnya Koordinator K MAKI itu menyatakan, “Apa menjadi dasar kebijakan Pemprov Sumsel fokus menyalurkan Bangub di OKU Timur dan Ogan Ilir sementara daerah lain juga sangat membutuhkan perbaikan infra struktur dengan pola Bantuan Gubernur”.
“Masyarakat sangat berharap PJ Gubernur Sumsel yang katanya Dirjen Keuangan Kemendagri memberi ruang APH meneliti dan menganalisis 5 tahun APBD Sumsel 2018 sampai dengan 2023 dalam kerangka penegakan hukum”, kata Bony.
“Menciptakan susana kondusif dengan menutup celah lerugian negara merupakan langkah buruk yang tidak patut di jadikan kebijakan PJ Gubernur Sumsel”, terang Koordinator K MAKI itu.
“Pengeluaran keuangan Biro Perlengkapan dan kebijakan pemberian Bangub untuk daerah bawahan dan institusi vertikal juga harus menjadi prioritas APH”, pungkas Bony Balitong.
