Link Sumsel Sumber Informasi Independen
PALI//Linksumsel-Bumi Serepat Serasan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan dihebohkan dengan usulan Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) akan membelanjakan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten PALI tahun anggaran 2023 untuk membeli kendaraan roda empat, yang katanya untuk kendaraan operasional didesa.
Usulan FK2DP tersebut sudah disampaikan ke Bupati Kabupaten PALI untuk minta disetujui.
Tidak tertutup kemungkinan usulan pembelian mobil operasional desa di Kabupaten PALI itu ada konspirasi terselubung antara oknum FK2DP dan oknum DPMD Kabupaten PALI.
Olehnya usulan pembelian mobil operasional desa tersebut banyak mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Kabupaten PALI.. Diantaranya dari kelompok advokat dan konsultan hukum Kabupaten PALI.
Aktivis hukum, Hendro Saputra SH dan Wisnu Dwi Saputra SH, yang berkantor di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ini cukup kaget mendengar usulan dari FK2DP tersebut.
Mereka merasa kecewa dan juga geram atas adanya isu yang marak diberitakan media berita online mengenai usul Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten PALI (FK2DP) yang akan membelanjakan Alokasi Dana Desa (ADD) desa di Kabupaten PALI dengan membeli mobil operasional desa tiap desa.
Rencana itu, menurut dua aktivis hukum ini, nampak kalau FK2DP cuma mementingkan pribadi daripada kepentingan masyarakat banyak.
Karena menurut Hendro dan Wisnu, kalau untuk kepentingan masyarakat banyak, kenapa FK2DP tidak membeli mobil ambulance saja yang sudah diketahui manfaatnya untuk masyarakat banyak, karena masih banyak desa desa di Kabupaten PALI yang belum memiliki mobil ambulance desa
” Kenapa Forum Kepala Desa PALI tidak mengusulkan pembelian mobil ambulance saja, yang sudah jelas kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat desa. Karena sudah kita ketahui sebagian besar desa desa yang ada di Kabupaten PALI belum memiliki mobil ambulance,” ujar Hendro Saputra,SH didampingi rekannya Wisnu Dwi Saputra,SH.
Mala dua aktivis ini menyebut kalau, usulan membeli mobil operasional desa oleh Forum Kepala Desa PALI, itu bukan usulan masyarakat banyak melainkan itu usulan oknum oknum Forum Komunikasi Kepala Desa PALI sendiri yang notabene adalah usulan oknum Kepala desa Kabupaten PALI sendiri.
” Usulan membeli mobil operasional desa yang disebut – sebut untuk kepentingan masyarakat banyak itu omong kosong lah, yang ada hanyalah untuk kepentingan oknum saja,” tegas Hendro.
” Yang pasti kami atas nama masyarakat PALI menolak rencana pembelian mobil operasional desa yang di usulkan Forum Kades PALI,” ujar Hendro lagi.
Mereka menegaskan, Jika sampai usulan Forum Kepala Desa PALI di kabulkan Bupati Kabupaten PALI dan pihak DPMD Kabupaten PALI berarti hal itu sudah sangat menyakiti hati nurani rakyat PALI, kebijakan ini tidak pro masyarakat Kabupaten PALI.
” Kebijakan merestui pembelian mobil operasional desa itu kebijakan yang tidak pro rakyat PALI,”kata Hendro.
Wisnu Dwi Saputra,SH, menambahkan terkait rencana pembelian mobil operasional desa itu, pihaknya dari kantor hukum H & W siap menerima kuasa baik dari masyarakat secara langsung atau pun Ormas dan LSM yang tidak setuju dengan usulan Forum kepala desa tersebut, pihaknya akan menggugat pembelian mobil operasional desa itu
” Kita akan menggugat keputusan tersebut jika sampai dikabulkan, atau jika masyarakat ingin menggelar aksi guna menolak usulan tersebut, ayo kita bersama Ormas Pemuda Pancasila siap berada di garda terdepan,” tutup Wisnu.
Untuk diketahui bahwa Forum Kepala Desa PALI sudah mengusulkan pembelian mobil operasional desa yang didanai pakai Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten PALI tahun 2023.
Usul Forum Komunikasi Kepala Desa PALI itu sendiri belum bulat, karena masih didapati juga para kepala desa di Kabupaten PALI yang tidak setuju usul tersebut.
Namun mirisnya lagi didapati lagi informasi bahwa ada oknum di DPMD Kabupaten PALI yang begitu ambisi merealisasikan pembelian mobil operasional desa tersebut dengan memberikan ancaman terhadap para kades PALI yang tidak setuju dengan tidak akan menayangkan APBDes. (E)
